DI HALAMAN sebuah toko ritel, Barata Banda Aceh, tepat di seberang Masjid Raya Baiturrahman, sebuah lokomotif hitam berdiri di antara hiruk pikuk kota. Nomor BB 84 terpampang di bagian depannya, menjadi pengingat bahwa Aceh pernah memiliki jaringan kereta api yang membentang ratusan kilometer untuk kepentingan perang Belanda bernama Atjeh Tram.

“Memang (pembangunan rel kereta api) strategi kolonial Belanda untuk menghadapi perang panjang dengan Kesultanan Aceh. Artinya, alas pikir kehadiran Aceh Tram itu tidak lain untuk tujuan kepentingan militer dan sekaligus show of power politik dominasi Kolonial Belanda,” kata Arkeolog dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I, Ambo Asse Ajis.

Jalur kereta api di Aceh pertama kali dibangun pada tahun 1876. Tujuan Belanda bukan untuk transportasi rakyat, melainkan untuk mempercepat mobilisasi serdadu, logistik, dan persenjataan yang menghubungkan Pelabuhan Ulee Lheue dengan pusat Kutaraja.

Stasiun kereta api itu kemudian dipusatkan di sekitar bekas Istana Sultan Aceh, dan di sisi timur Masjid Baiturrahman.

Jalur Atjeh Tram yang semula sepanjang lima kilometer diperluas hingga Sumatera Utara. Dari titik awal di Kutaraja, rel-rel itu kemudian merambat ke pos-pos konsentrasi militer seperti Lambaro, Keutapang Dua, dan Lamnyong, menjadi bagian dari strategi dominasi Belanda atas wilayah Aceh.

Namun ketika Belanda mulai menguasai medan dan situasi perang mereda, fungsi Atjeh Tram perlahan bergeser. Jalurnya diperluas, stasiun-stasiunnya ditambah.

Di Pidie, kereta api beroperasi di Sigli dan Keude Breueh. Aceh Utara dan Aceh Timur juga memiliki stasiun Lhoksukon, Lhokseumawe, hingga Langsa. Bahkan di Kuala Simpang, Aceh Tamiang menjadi simpul penting karena terhubung dengan jalur menuju Pangkalan Susu.

Rel-rel itu terus merambat. Pada 1882, pengelolaan Atjeh Tram resmi beralih dari militer ke sipil, menandai transformasi fungsinya. Dari alat perang menjadi alat penghubung kehidupan. Aktivitas ekonomi pun tumbuh di sekitar stasiun seperti angkutan hasil perkebunan, membawa barang dagangan antarkota, hingga lonjakan penumpang sipil yang semakin besar seiring meleknya masyarakat terhadap moda transportasi cepat itu.

Puncak perluasannya terjadi pada awal abad ke-20. Tahun 1917, panjang jaringan rel diperkirakan telah melebihi 511 kilometer, menghubungkan Kutaraja (Banda Aceh) hingga wilayah-wilayah di Sumatera Utara.

Dua tahun kemudian, pada 1919, jalur menuju Pangkalan Brandan resmi berfungsi. Sejak itu perjalanan Banda Aceh–Medan ditempuh hanya dalam dua hari saja.

Namun fungsi Atjeh Tram tidak selalu berada dalam ranah militer. Ketika Belanda mulai mendominasi perang dan memasuki masa pemerintahan sipil setelah 1900-an, aktivitas ekonomi di sekitar stasiun mulai tumbuh.

Padahal, pada masa militer, suasana stasiun jauh dari kata ramai. Aktivitas di sekitar stasiun umumnya dijaga sangat ketat untuk mencegah serangan dari pasukan Kesultanan Aceh.

Barulah setelah era sipil, ruang itu menjadi lebih hidup dan menjadi tempat munculnya pekerja-pekerja baru yang menggantungkan hidup pada jalur kereta.

“Setelah pemerintahan sipil, kegiatan sekitar stasiun berkembang menjadi kegiatan ekonomi, seperti pengangkutan hasil perkebunan, membawa barang dagangan dari satu kota ke kota, juga jadi alat angkut penumpang sipil karena terus meningkat,” ujar Ambo.

Pascakemerdekaan Indonesia, Atjeh Tram atau Atjeh Staatsspoorwegen (ASS) diambil alih oleh Djawatan Kereta Api (DKA) yang kemudian menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Namun sistem warisan kolonial itu sudah uzur.

“Jalurnya masih buatan Belanda, juga lokomotif, gerbong, dan kualitas relnya semuanya itu masih warisan kolonial. Lama-lama kualitas semakin berkurang, sementara perawatan dan pengadaan suku cadang sangat sulit akibat minimnya anggaran,” tutur Ambo.

Dampaknya fatal. Kondisi ekonomi masih karut-marut akibat dampak perang, ditambah kerugian operasional terus menumpuk dan tidak ada usaha serius menyelamatkan layanan kereta api Aceh. Alhasil pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia resmi menghentikan operasional secara menyeluruh.

“Sayang memang, tapi itu kondisi yang terjadi,” katanya.

Sejak itu, kereta api di Aceh berhenti total. Lokomotif BB 84 menjadi salah satu saksi paling utuh yang tersisa. Bagi Ambo, Atjeh Tram bukan sekadar peninggalan kereta api. Ia adalah warisan sejarah Aceh, tentang teknologi, perang, hingga mobilitas ekonomi.

Dia menilai pelestarian warisan kolonial di Serambi Mekkah itu sangat penting.

“Bekas lokomotif, bekas bangunan stasiun, bekas kantor stasiun, bekas jembatan kereta api, dan bekas rel kereta api itu layak dilestarikan karena memiliki arti dan nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan pendidikan,” ujarnya.

Atjeh Tram menurutnya tidak hanya soal masa lalu, tetapi juga masa depan. Apalagi menurutnya, kebutuhan moda transportasi kereta api masih relevan hingga hari ini.

“Dibutuhkan dukungan Pemerintah Pusat merevitalisasi jalur kereta api agar bisa hidup kembali dan kembali terhubung dengan jalur di Sumatera Utara. Hidupnya kereta api ini akan menjadikan kedua provinsi semakin geliat ekonominya,” ujarnya. (Nora/AJNN)